TUGAS SOFTSKILL
PEREKONOMIAN
INDONESIA
BAB I. SISTEM
EKONOMI INDONESIA
A. PENGERTIAN
SISTEM
Sistem
memiliki pengertian yang berbeda walaupun memiliki inti yang sama, yakni satu
kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Tanpa adanya system segala
sesuatu tidak akan berjalan dengan semestinya. Berikut ini akan dijelaskan
beberapa pengertian system.
1. Sistem
adalah suatu organisasi besar yang
menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan
dalam suatu tatanan tertentu.
Subyek
dan obyek yang dimaksud:
· Sistem kemayarakatan: orang atau masyarakat
· Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
· Sistem peralatan: barang/alat
· Sistem informasi: data, catatan, dan fakta
Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan
hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan
subyek/obyek agar berjalan serasi.
2.
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan
bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta
memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara.
B.
SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Dumairy
(1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan
ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
kehidupan.
Sistem ekonomi:
· Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
· Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non
formal dan cara serta mekanisme hubungan
· Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian
Sheridan (1998), economic system refers to the way people
perform economic activities in their search for personal happiness.
Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi
yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang
saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap
perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.
Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat
dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang
dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab
manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f)
Pengaturan motivasi
usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i)
Pengendalian
stabilitas ekonomi
j)
Pengambilan
keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari
beberapa sudut:
· Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor
produksi
· Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima
imbalan atas prestasi kerja
· Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan
merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
C.
KAPITALISME DAN
SOSIALISME
Secara garis besar, di dunia ini pernah
dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, sistem ekonomi kapitalis dan
sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau
faktor-faktor produksi. Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya.
Sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Prinsip
“keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima
imbalan yang sama”. Sistem ekonomi campuran pada ummnya diterapkan oleh
negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia.
(a) Sistem ekonomi kapitalis
·
Pengakuan terhadap
kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
·
Kompetisi antar
individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk
mengejar keuntungan
·
Tidak batasan bagi
individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
·
Campur tangan
pemerintah sangat minim
·
Mekanisme pasar
akan menyelesaikan persoalan ekonomi
·
USA
(b) Sistem ekonomi
sosialis
·
Kepemilikan oleh
negara terhadap sumber ekonomi
·
Penekanan terhadap
kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
·
Imbalan yang
diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan
pemerintah sangat tinggi
·
Persoalan ekonomi
harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
·
USSR
(c) Sistem ekonomi campuran
·
Kepemilikan oleh
individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
·
Kompetisi antar
individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk
mengejar keuntungan
·
Imbalan yang
diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan
pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh
seluruh masyarakat (listrik dan air)
·
Mekanisme pasar
akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur
tangan pemerintah
D.
PERSAINGAN
TERKENDALI
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);
·
Bukan kapitalis
dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber
ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
·
Pengakuan
terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar
badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang
pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
·
Pengakuan
terhadap penerimaan imbalan oleh individu
atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah
mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
·
Pengelolaan ekonomi
tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam
perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu
meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
E.
KADAR KAPITALISME
DAN SOSIALISME
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem
ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan
pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah
menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian
perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi
tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
BAB 2 DAN BAB 3. SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
A.
SEJARAH
PRAKOLONIALISME
Masa prakolonialisme adalah
zaman dimana mulai datangnya kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam pada
abad 13M. Dapat terlihat bahwa dari zaman sebelum para penjajah datang untuk
menguasai rempah-rempah dan sumber daya lain yang terdapat di Indonesia, dari
zaman para sejarah pun Indonesia sudah menjadi tempat imigrasi oleh para
pedagang. Para pedagang tersebut datang dari Arab, Cina, Portugis,India, dll.
Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia sehingga
menjadi tempat persinggahan para pedagang tersebut. Inilah yang menjadikan Indonesia
sebagai negara yang selalu didatangi oleh para pedagang.
Hal ini pun dapat dikatakan
bahwa perkembangan ekonomi Indonesia sudah ada dari zaman kerajaan tersebut.
Berawal dari datangnya para pedagang tersebut yang memiliki tujuan untuk penguasaan wilayah,
hasil bumi maupun jalur perdagangan. Para pedagang tersebut selain memiliki
tujuan penguasaan wilayah, mereka pun memperkenalkan ajaran agama mereka.
Sehingga system kepercayaan di Indonesia berubah yang sebelumnya dinamisme dan
animism menjadi Hindu, Budha, dan Islam ( dalam waktu yg cukup lama ).
Dari system kerajaan tersebut Indonesia mengenal adanya
system politik dalam suatu Negara. Pendatang dari Cina juga banyak berdatangan
terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya ekspedisi
kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat di
Semarang. Pada masa kerajaan islam, Indonesia diajarkan caranya bercocok tanam.
Dari kisah singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para pedagang
tersebut ialah:
1.
Migrasi untuk tempat persinggahan pelayaran, berdagang,
meyebarkan keyakinan mereka. Indonesia dijadikan sebagai jalur perdagangan para
pedagang tersebut.Dari berdagang tersebut rakyat Indonesia menjadi mengenal
system ekonomi yang menjadi mata pencaharian.
2.
Selain itu bangsa Indonesia mengenal adanya kekuasaan,
baik dalam segi politik (kerajaan) maupun ekonomi ( penguasaan sumber daya yang
ada di Indonesia).
B.
SISTEM MONOPOLI VOC
Pada zaman Belanda menjajah
Indonesia, Belanda menyerahkan kekuasaannya untuk mengatur Hindia-Belanda
kepada sebuah organisasi yang dibuatnya. Organisasi tersebut bernama VOC ( Vereenigde
Oost-Indische Compagnie) yang memiliki tujuan untuk menghindari persaingan
antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis
lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. a.Hak mencetak uang
2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. c.Hak menyatakan perang dan damai
4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. a.Hak mencetak uang
2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. c.Hak menyatakan perang dan damai
4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Dengan adanya hak-hak tersebut, VOC seakan dilegalkan sebagai penguasa Hindia-Belanda. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak seburuk itu karena VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi pada tahun 1620.
VOC membuat beberapa aturan akan perekonomian, yaitu:
1. verplichte
leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC )
2. contingenten (pajak
hasil bumi)
3. pelayaran Hongi dan
hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan)
4. Preangerstelstel,
yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan.
Aturan
yang dibuat tersebut digunakan untuk beberapa alasan, yakni untuk mendukung
monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap
tinggi. Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang
sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia. Dengan
memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda,
dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Pada tahun
1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia
Belanda.
C.
SISTEM TANAM PAKSA
(Cultuurstelstel)
Dengan mendengar kata “paksa”
saja semua orang pasti akan membayangkan sesuatu yang menyedihkan, memberatkan,
menyiksa, dll. Memang benar, karena pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia
diterapkan sistem tanam paksa. Pada sistema ini orang-orang pribumi yang
mengerjakan seluruh pekerjaan tanpa dibayar dengan adanya kerja rodi. Dan para
penguasa hanya tinggal menikmati hasilnya saja yang didapatkan dari hasil
bercocok tanam yang dikirim ke gudang untuk dijual.
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan
pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi
berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu,
diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu
gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem tanam paksa
dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor) serta system ini
diberlakukan untuk menutupi hutang-hutang Belanda akibat perang dengan
Napoleon.
Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke
gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah.
Walaupun system tanam paksa sangat merugikan pihak
pribumi, system ini tetap memiliki sisi positifnya. Hal-hal positif tersebut
ialah:
1. Mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup mereka.
2. merubah cara hidup
masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah
penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
D.
SISTEM EKONOMI
KAPITALIS LIBERAL
Sistem ekonomi liberal
kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor
produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.
Ada beberapa ciri-ciri mengenai system
ekonomi kapitalis liberal, yaitu:
1. tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk
memperoleh laba.
2.
sistem perekonomian
yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya.
3.
setiap warga dapat
mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Dimana semua
orang bebas untuk bersaing demi mendapatkan laba sebesar-besarnya.
4.
Pemerintah tidak
ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
5.
Masyarakat terbagi
menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan
masyarakat pekerja (buruh).
6.
Kegiatan selalu
mempertimbangkan keadaan pasar.
7.
Biasanya
barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Segala
sesuatu yang dijalankan atau diterapkan pada suatu perekonomian Negara akan
memiliki dampak tersendiri, baik negative maupun positif. Berikut ini akan
disebutkan beberapa dampak negative dan positif dari system ekonomi kapitalis
liberal.
1. Keuntungan :
1)
Menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat
tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah.
2)
Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya
akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3)
Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
4)
Mengahsilkan barang-barang bermutu tinggi.
5)
Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan
motif mencari keuntungan.
2. Kelemahan :
1)
Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
2)
Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
3)
Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
4)
Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber
daya oleh individu.
5)
Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
E.
ERA PENDUDUKAN
JEPANG
Jepang datang dan menjajah
Indonesia sekitar 3,5 tahun, yaitu dari tahun 1942-1945. Awalnya kedatangan
Jepang disambut dengan suka cita oleh Bangsa Indonesia karena orang pribumi
mengira Jepang akan membantu Indonesia untuk mengusir Belanda. Memang benar
Belanda pergi dari Indonesia, tetapi bukannya membantu Jepang juga ikut
menjajah Indonesia bahkan perlakuannya lebih parah daripada Belanda. Lalu
Bagaimana dengan perekonomian Indonesia saat itu?
Lebih jelasnya, inilah aspek
Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Penjajahan Jepang adalah sebagai
berikut :
1. Kegiatan ekomoni
masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang
berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk
industri Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan
konsep ekonomi Hakko ichiu bahwa
Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasan Asia Pasifik ada di bawah
kendali Jepang dengan Asia Pacifik Timur Raya.
2. Pemerintah
pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan
ekonomi. Semua harta benda dan perusahaan perkebunan sekutu disita dan
perusahaan vital seperti pertambangan, telekomunikasi dan perusahaan transport
langsung dikuasai pemerintah Jepang. Jepang juga mengadakan
pembatasan-pembatasan dan penguasaan alat-alat produksi yang merupakan ciri
ekonomi perang. Sistim autarki artinya setiap daerah harus mencukupi kebutuhan
sendiri serta harus dapat menunjang kebutuhan perang. Selain itu juga rakyat
masih dibebani pekerjaan yang bersifat wajib. Rakyat dipaksa untuk dijadikan
romusha.
Dampak Positif pada masa Pendudukan Jepang di bidang
ekonomi bagi Bangsa Indonesia adalah :
a. Didirikannya kumyai
yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
b.
Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line
system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan
untuk meningkatkan produksi pangan.
F.
CITA-CITA EKONOMI
MERDEKA
Kemerdekaan yang didapat oleh
bangsa ini adalah sebuah anugrah yang besar dan sangat disyukuri oleh rakyat.
Karena hal tersebut telah membebaskan rakyat Indonesia dari para penjajah yang
sangatlah merugikan. Kemerdekaan didapat dengan tidak mudah, penuh perjuangan
antara hidup dan mati. Bahkan para pahlawan sudah tidak memikirkan dirinya
sendiri demi kepentingan Negara tercinta.
Kemerdekaan membawa bangsa ini
ke dalam kehidupan yang baru, dimana saat itu mulai berjalannya cita-cita yang
diharapkan oleh bangsa ini. Baik cita-cita ekonomi, politik, sosial dan budaya,
dan sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Berikut ini adalah cita-cita Bangsa
Indonesia menurut ketetapan GBHN mengenai pembangunan nasional.
1.
Mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan
pancasila dan UUD 1945.
2.
Dalam wadah NKRI
yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat.
3.
Dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis.
4.
Dalam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Cita-cita bangsa Indonesia sangat sederhana.
Bangsa Indonesia hanya ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia itu terdapat dalam
alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Formulasi itu berbunyi :
” Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur tercatat juga sebuah tujuan Nasional Bangsa Indonesia Dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :
1.
Membentuk suatu pemerintahan Negara Republike Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2.
Memajukan kesejahteraan umum / bersama
3.
Mencerdaskan kehidupan bangsa
4.
Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan
sosial.
Namun pada realitanya kesejahteraan umum
belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat Indonesia, sebuah pendidikan juga
adalah hal yang sangat vital dalam Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
namun masih banyak warga dan generasi penerus bangsa yang belum mendapatkan
pendidikan dengan selayaknya , dan lalu keadilan masih belum di rasakan bagi
rakyat Indonesia karena masih banyak terjadinya sebuah ketimpangan sosial di
Indonesia
G.
EKONOMI INDONESIA
(ORLA, ORBA, REFORMASI)
1.
ORDE LAMA
·
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
A. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
B. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
C. Kas negara kosong.
D. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk
memperbaiki system perekonomian Indonesia saat itu, yakni
a. Program Pinjaman
Nasional
b. Upaya menembus
blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan
swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke
Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi Ekonomi
Februari 1946
d. Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
e. Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
f. Kasimo Plan
·
Masa Liberal ( 1950-1957 )
Sesuai dengan namanya liberal yang berarti
kebabsan individu. Pada zaman ini perekonomian Indonesia sangatlah kacau. Baik
system politik maupun ekonomi menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Adapun beberapa usaha untuk memperbaiki system
perekonomia pada zaman liberal, yakni:
a. Gunting Syarifuddin,
yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b. Program Benteng
(Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan
membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada
importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi
agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional.
c. Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
d. Sistem ekonomi
Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan
pengusaha pribumi.
e. Pembatalan sepihak
atas hasil-hasil KMB
·
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Akibat dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959
Indonesia menganut system ekonomi terpimpin, dimana segalanya diatur oleh
pemerintah pusat. Yang diharapkan dapat meberikan kemakmuran bersama dan
persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Pemerintah pun memiliki beberapa
kebijakan moneter yang diterapkan pada system ini, yakni adanya devaluasi pada
25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang Rp 500 menjadi Rp50 dan Rp 1000
menjadi Rp 100, dibentuknya DEKON, serta devaluasi yang kedua pada tanggal 13
Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Akan tetapi, kebijakan moneter tersebut
mengalami kegagalan. System perekonomian pun tidak membaik juga, tetapi semakin
memburuk. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya.
2.
ORDE BARU
Pada awal orde baru,
stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan
negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak
dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
3. ORDE
REFORMASI
a.Pemerintahan presiden BJ.Habibie
Masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan
presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk
menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi
yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan
mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang
menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya
digantikan oleh presiden Megawati.
b.Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam
pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor
berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya
pembangunan nasional.
c.Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Pada masa pemerintahan SBY, beliau
mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dan
banyak menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan tersebut antara lain:
1.
Mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM.
2.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
3.
Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan
November 2006 untuk mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 ,
Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar
negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.
d.Masa kepemimpinan Joko Widodo
Setelah 10 tahun lamanya SBY memimpin, kini
giliran Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menjadi Presiden RI yang sebelumnya
menjadi Walikota DKI Jakarta. Kalau dilihat-lihat pada masa kepemimpinan Jokowi
ini sepertinya situasi ekonomi Indonesia akan membaik. Walaupun ia memiliki
tantangan terberat dalam menjalani tugasnya sebagai Presiden RI, yakni menciptakan
pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai kendala struktural. Apalagi
negara-negara 'emerging markets' seperti Indonesia terus diancam pelarian
modal. Ada masalah ekonomi makro yang lainnya, yang masih harus diperbaiki
seperti masalah pemerataan pendapatan yang belum merata dan mengakibatkan
kemiskinan, aspek inklusivitas atau keadilan ekonominya, dan aspek keberpihakan
anggaran Negara. Pada program atau agenda-agenda Jokowi banyak yang
menekankan inklusivitas pembangunan yang cenderung dapat mengurangi
ketimpangan, misalnya saja program Kartu Indonesia Pintar, yang dinilai mampu
mengurangi setengah dari tingkat kenaikan ketimpangan yang terjadi selama 10
tahun terakhir. Selain itu pemerataan pendapatan justru berpotensi meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi. Teori-teori mutakhir tentang pertumbuhan ekonomi
sepakat bahwa sumber daya insani adalah sumber utama pertumbuhan. Dari
pendidikan yang baik akan membawa dampak yang baik pula pada kemajuan bangsa
dan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain pendidikan dan
pemerataan pendapatan, reformasi anggaran –subsidi BBM—juga dapat menambah laju
pertumbuhan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17921/SISTEM+EKONOMI+INDONESIA.doc
http://karameru-panda.blogspot.com/2012/10/1.html
